Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan berfokus mengembangkan destinasi wisata di kawasan Danau Toba. Jokowi menegaskan tak segan mencabut izin perusahaan yang mencemari perairan Danau Toba.
Jokowi menuturkan, untuk membangun kawasan wisata di Danau Toba, lingkungan sekitar, termasuk alamnya, juga harus diperhatikan. Perusahaan yang kedapatan mencemari kawasan Danau Toba akan dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha.
"Saya sampaikan, bisa sebagian, bisa semuanya (dicabut izin usaha)," kata Jokowi di Geosite Sipinsur, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (29/7/2019).
Jokowi tidak memerinci perusahaan mana saja yang diketahui melakukan pencemaran lingkungan Danau Toba. Meskipun demikian, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki lingkungan Danau Toba untuk membuat wisata di sana menjadi berkelas.
"Ya memang nanti perbaikan. Produk (wisata) yang saya sampaikan itu tidak hanya mengenai tempat wisatanya saja, tetapi lingkungannya juga harus kita urus," katanya.
Jokowi juga mengatakan pemerintah akan mengkaji wilayah mana saja di kawasan Danau Toba yang terindikasi tercemar. Sebab, kata Jokowi, pemerintah akan mengembangkan 28 titik destinasi wisata di Danau Toba. Jokowi menegaskan lingkungan titik destinasi itu juga harus dijaga.
"Ya dilihat dulu dong (perusahaan yang diduga melakukan pencemaran). Ini di sebelah mana yang dibutuhkan untuk wisata dan di mana yang untuk rakyat. Akan kita lihat. Kita ini kan ada 28 (destinasi wisata). Kita juga bekerja sesuai rancangan besarnya seperti apa," katanya.
Untuk mengembangkan 28 destinasi wisata di kawasan Danau Toba itu, pemerintah membutuhkan anggaran besar yang berasal dari kombinasi antara investasi dan APBN. Untuk APBN saja memakan biaya sekitar Rp 3,5 triliun. Sedangkan dari investasi diperkirakan tiga kali lebih besar dari anggaran APBN.
"Investasi dan APBN bisa menjadi trigger untuk investasi lain datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya dua kali lipat dari APBN, tapi bisa tiga, empat, lima kali dari yang dikeluarkan. Itu semua sudah kita dorong, selain juga perbaikan lingkungan tadi juga akan kita kerjakan," kata Jokowi.
[Dtc]
Jokowi menuturkan, untuk membangun kawasan wisata di Danau Toba, lingkungan sekitar, termasuk alamnya, juga harus diperhatikan. Perusahaan yang kedapatan mencemari kawasan Danau Toba akan dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha.
"Saya sampaikan, bisa sebagian, bisa semuanya (dicabut izin usaha)," kata Jokowi di Geosite Sipinsur, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin (29/7/2019).
Jokowi tidak memerinci perusahaan mana saja yang diketahui melakukan pencemaran lingkungan Danau Toba. Meskipun demikian, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki lingkungan Danau Toba untuk membuat wisata di sana menjadi berkelas.
"Ya memang nanti perbaikan. Produk (wisata) yang saya sampaikan itu tidak hanya mengenai tempat wisatanya saja, tetapi lingkungannya juga harus kita urus," katanya.
Jokowi juga mengatakan pemerintah akan mengkaji wilayah mana saja di kawasan Danau Toba yang terindikasi tercemar. Sebab, kata Jokowi, pemerintah akan mengembangkan 28 titik destinasi wisata di Danau Toba. Jokowi menegaskan lingkungan titik destinasi itu juga harus dijaga.
"Ya dilihat dulu dong (perusahaan yang diduga melakukan pencemaran). Ini di sebelah mana yang dibutuhkan untuk wisata dan di mana yang untuk rakyat. Akan kita lihat. Kita ini kan ada 28 (destinasi wisata). Kita juga bekerja sesuai rancangan besarnya seperti apa," katanya.
Untuk mengembangkan 28 destinasi wisata di kawasan Danau Toba itu, pemerintah membutuhkan anggaran besar yang berasal dari kombinasi antara investasi dan APBN. Untuk APBN saja memakan biaya sekitar Rp 3,5 triliun. Sedangkan dari investasi diperkirakan tiga kali lebih besar dari anggaran APBN.
"Investasi dan APBN bisa menjadi trigger untuk investasi lain datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya dua kali lipat dari APBN, tapi bisa tiga, empat, lima kali dari yang dikeluarkan. Itu semua sudah kita dorong, selain juga perbaikan lingkungan tadi juga akan kita kerjakan," kata Jokowi.
[Dtc]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.